Archive: 2017

Cover Opini Hukum-web

11

Oct2017
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kehutanan Indonesia mengalami perubahan yang drastis dan mendasar. Perubahan terutama dalam pemberian hak akses dan pemanfaatan hutan bagi masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat. Perubahan tersebut bisa dilihat di beberapa peraturan perundang-undangan. Masyarakat tetap dapat ... Read More
October 11, 2017Web Administrator
Diskusi_Dampak_Lumpur_Lapindo

10

Apr2017
8 April 2017 JAKARTA, KOMPAS — Bencana semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang telah terjadi 11 tahun lalu, masih menyisakan banyak masalah hingga kini. Degradasi lingkungan dan berbagai persoalan sosial dialami desa-desa di luar peta terdampak langsung. Dari aspek lingkungan, air Sungai Porong saat ini telah tercemar logam berat ... Read More
April 10, 2017Web Administrator
Aliansi_Akademisi_untuk_Kendeng_Lestari

06

Apr2017
Ratusan akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi untuk Kendeng Lestari mengeluarkan seruan moral kepada pemerintah untuk segera mengembalikan kedaulatan ruang hidup dan ekologi rakyat kendeng utara. Menurut hasil kajian para akademisi tersebut, saat ini pulau Jawa sudah masuk dalam Darurat Ekologis. Yaitu kondisi dimana daya dukung lingkungan pulau Jawa semakin kritis. ... Read More
April 6, 2017Web Administrator
Tanah_Adat_Bukan_Milik_Negara

16

Mar2017
Jakarta/Lei – Masyarakat adat merupakan pemilik awal sejumlah wilayah-wilayah negeri ini yang hadir sebelum NKRI berdiri, termasuk sebagai pemilik tanah adat yang diwariskan secara turun temurun kepada mereka, menurut Prof. Dr. Esmi Warrasih Pujirahayu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dalam diskusi yang digelar Lembaga Studi Hukum Indonesia. Diskusi bertajuk ... Read More
March 16, 2017Web Administrator

06

Mar2017
Angka partisipasi pemilih politik dalam pemilu semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah sistem politik yang justru dibajak oleh kepentingan para oligarki dan predator politik. Akibatnya, publik lebih memilih untuk membentuk kelompok kepentingan (interest groups) juga kelompok penekan (preassure groups). Implikasinya kemudian memicu terbentuknya berbagai macam kelompok sukarelawan politik (political volunteers) ... Read More
March 6, 2017Web Administrator
Cover_Landreform

07

Feb2017
Penulis: Dwi Kristianto Katogori: Seri Hukum dan Keadilan Sosial Penerbit: Epistema Institute Harga: Rp. 47.000,- Saat ini, kajian-kajian tentang agraria masih sangat terbatas, terlebih yang terkait dengan kajian tentang konsep kesejahteraan sosial. Hal ini tentunya terkait erat dengan sejarah politik agraria di ... Read More
February 7, 2017Web Administrator
proses-registrasi-desa

01

Feb2017
Proses Registrasi Desa Adat Kok Lelet Amat Sih Sudah Ditetapkan Lewat Produk Hukum   RMOL. Epistema Institute mencatat, sebanyak 538 komunitas masyarakat hukum adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013. Penetapan tersebut dilaku­kan melalui sejumlah Surat Keputusan (SK) ... Read More
February 1, 2017Web Administrator
17-Produk-Hukum-Daerah

01

Feb2017
Jakarta (Greeners) – Epistema Institute merilis hasil dari Outlook Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-IX/2012. Dalam rilisnya, Malik, Direktur Hukum dan Kebijakan Epistema, mengatakan bahwa sejak Mei 2013 hingga Desember 2016, terdapat 17 produk hukum daerah yang secara spesifik berisi ... Read More
February 1, 2017Web Administrator
Desa_Ngadas

31

Jan2017
MALANG — Pemerintah Kabupaten Malang akan mengumumkan penetapan Desa Ngadas di Kecamatan Poncokusumo sebagai desa adat. Pengumumannya akan disatukan dengan pengumuman belasan desa wisata.... Read More
January 31, 2017Web Administrator
Ratusan_Komunitas_Adat

31

Jan2017
MALANG — Sebanyak 538 komunitas masyarakat adat ditetapkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 atau disebut Putusan MK 35. “Jumlah komunitas masyarakat adat yang ditetapkan dengan produk hukum daerah memang mengalami peningkatan pasca-Putusan MK 35,” kata Malik, Direktur Hukum dan Kebijakan Epistema Institute, yang dihubungi Proklamasi ... Read More
January 31, 2017Web Administrator