Tidak ada nisan dalam hamparan semak belukar antara desa dengan hutan di Tenganan Pegrisingan (yang selanjutnya disebut Tenganan). Padahal Masyarakat menyakini itu sebagai kuburan bagi leluhurnya. Selain itu dalam ritus kematian orang Tenganan, mereka biasa menguburkan jasad dengan keadaan telanjang, “sebagai simbol kita lahir tidak membawa apa-apa, dan meninggalpun tidak bawa apa-apa”, kata Adi Suwarmata …
Pada dekade 1960an, Duncan Kennedy mengajukan pertanyaan penting dari “Legal Education and the Reproduction of Hierarchy”. Bahwa fakultas hukum seolah sudah dinasibkan untuk terikat pada pakem-pakem hukum tertentu sehingga secara ideologis terasa sulit buat membikin perubahan yang berarti. Pada sisi lain masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan terasa begitu dekat dan lekat dengan keseharian, membuat kita termangu-mangu …
Buku Adat dalam Politik Indonesia karya Jamie S. Davidson menjelaskan bagaimana adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga menjadi bagian penting dari dinamika politik dan hukum di Indonesia, terutama setelah reformasi. Menggunakan pendekatan sosiolegal, Davidson tidak melihat hukum sebagai teks formal saja, tetapi sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, ekonomi, dan relasi antar kelompok …
Kamis (5/6), telah launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Portal Informasi Bantuan Hukum, dan Pelatihan Juru Damai (peacemaker) bagi Kepala Desa/Lurah, dan acara ini dilakukan di Graha Pengayoman, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Acara launching merupakan kerja sama multipihak di tingkat kementerian antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pebangunan Daerah Tertingal …
Rabu (28/5), diskusi bertajuk “Diskusi Pengakuan Hampa : Evaluasi Pengakuan MA Papua dalam 10 Tahun Rezim Pembangunan Presiden Jokowi”, dilaksanakan di Mercure Hotel Cikini, Jl. Cikini Raya No.66, Jakarta. Pada diskusi ini turut menghadirkan beberapa narasumber antara lain Nur Amalia (Eco-Adat dan Perwakilan Koalisasi Kawal Rancangan Undang-Undangan Masyarakat Adat), Agung Wibowo (Koordinator Perkumpulan HuMa), Soeryo …
Read more “Mengevaluasi 10 Tahun Upaya Pengakuan Masyarakat Adat Di Rezim Pembangunan Jokowi”
Senin (26/5), diskusi bertajuk “Diskusi Publik 12 Tahun Putusan MK.35 & Kegentingan Pengesahan UU Masyarakat Adat”, dilaksanakan di Sushi Matsu, Jl. Aditiyawarman No.43, Kebayoran Baru. Pada diskusi ini turut menghadirkan beberapa narasumber seperti Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI), Dr. Yance Arizona (Akademisi UGM Yogyakarta), Erasmus Cahyadi (Alisiansi Masyarakat Adat Nusantara), Siti Rakhma …
Perdebatan mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum agrarian nasional sudah berlangsung lama. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menjadikan hukum adat sebagai dasar dan ukuran. Namun, ada juga yang menganggap hukum adat hanya sebagai pelengkap atau bahkan tidak sejalan sama sekali dengan hukum agrarian nasional. Hazairin dan Mohammad Koesnoe …
Read more “Merentang Upaya Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia”
Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan FPIC, mengumpulkan data awal dan memastikan dukungan dari para pihak, khususnya masyarakat dan pemerintah, untuk inisiasi perlindungan dan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di Bentang Alam Mangrove Teluk Balikpapan. Luaran yang diharapkan adalah: Keluaran yang diharapkan dari lokakarya ini adalah dokumen kesepakatan dokumen perencanaan strategis, termasuk usulan kerangka kebijakan perlindungan …
Read more “Feasibility Studies to Protect Balikpapan Bay Mangrove Landscape”
Diskusi bertajuk “Merawat Warisan Leluhur: Saatnya Negara Mengakui Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat”, telah dilaksanakan via Zoom Meeting pada 23 April 2025. Diskusi ini terkait pengetahuan masyarakat adat dalam bentuk teknologi tradisional yang bernilai, tetapi belum terlindungi karena sistem Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang masih bersifat individual dan kapitalis. Menjadikan pengetahuan masyarakat adat yang jadi warisan …
Read more “Melindungi Pengetahuan Lokal Lewat RUU Masyarakat Adat”
Selasa (22/4), diskusi bertajuk “Diskusi Publik Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Bentuk Pengakuan Keadilan Dan Penghormatan Hak Bagi Masyarakat Adat”, dilaksanakan di Balai Sidang FH UI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Diskusi ini terkait RUU Masyarakat Adat sebagai upaya penguatan advokasi untuk mendorong pengakuan serta pemenuhan Hak Masyarakat Adat melalui undang-undang. Pada diskusi …
Read more “RUU Masyarakat Adat: Upaya Menjamin Kelestarian Hidup Masyarakat dan Lingkungan”