MALANG — Pemerintah Kabupaten Malang akan mengumumkan penetapan Desa Ngadas di Kecamatan Poncokusumo sebagai desa adat. Pengumumannya akan disatukan dengan pengumuman belasan desa wisata.... Read More
Web Administrator
31
Jan2017
MALANG — Sebanyak 538 komunitas masyarakat adat ditetapkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 atau disebut Putusan MK 35.
“Jumlah komunitas masyarakat adat yang ditetapkan dengan produk hukum daerah memang mengalami peningkatan pasca-Putusan MK 35,” kata Malik, Direktur Hukum dan Kebijakan Epistema Institute, yang dihubungi ... Read More
January 31, 2017Web Administrator
30
Jan2017
Siaran Pers Epistema Institute
538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat
telah Ditetapkan Pasca Putusan MK 35
[Jakarta, 29 Januari 2016] Sebanyak 538 komunitas Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Penetapan ini dilakukan melalui 7 ... Read More
January 30, 2017Web Administrator
26
Jan2017
Siaran Pers Epistema Institute
Produk Hukum Daerah tentang Masyarakat Adat
Meningkat Pasca Putusan MK 35
[Jakarta, 26 Januari 2017] Perkembangan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Jumlah produk hukum daerah tentang masyarakat adat pasca putusan ... Read More
January 26, 2017Web Administrator
26
Jan2017
Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat:
Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional
Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012
Geliat perubahan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa sejak kehadiran Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Selanjutnya Putusan MK 35) yang dibacakan pada 16 Mei 2013. Selain mempengaruhi pembaruan hukum di tingkat nasional, ... Read More
January 26, 2017Web Administrator
16
Jan2017
Menuntut Janji yang Diingkari
“Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA”
PERNYATAAN SIKAP: MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN KENDENG
Setelah berjuang lebih dari dua tahun dalam proses peradilan, warga Rembang memenangkan gugatan pembatalan Izin Lingkungan PT Semen Indonesia dalam tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. ... Read More
January 16, 2017Web Administrator
16
Jan2017
Menuntut Janji yang Dingkari
“Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA”
PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN KENDENG
Selasa, 17 Januari 2017 adalah batas waktu 60 hari bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk mencabut SK Izin Lingkungan sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah ... Read More
January 16, 2017Web Administrator
12
Jan2017
Jakarta (ANTARA News) - Penghujung 2016 tepatnya 30 Desember menjadi hari yang membahagiakan bagi masyarakat hukum adat di sembilan lokasi, karena Presiden Joko Widodo resmi memberikan pengakuan hutan adat kepada mereka dengan total seluas 13.122,3 hektare.
Hutan adat yang telah ditetapkan tersebut adalah Hutan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba ... Read More
January 12, 2017Web Administrator
10
Jan2017
Jakarta - Presiden Joko Widodo secara langsung memberikan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat, seluas 13.122,3 hektare pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat, Jumat, 30 Desember 2016 di Istana Negara.
Langkah tersebut diapreasi dan dianggap sebagai langkah awal yang positif yang mengakui eksistensi hutan adat ... Read More
January 10, 2017Web Administrator
10
Jan2017
Pengakuan Hutan Adat Perlu Diikuti Kebijakan Ini
Pengakuan terhadap hutan adat harus dalam kerangka reforma agraria. Sertifikasi dilakukan atas dasar kepemilikan komunal, bukan individu.
Akhir tahun 2016 Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat kepada 9 masyarakat hukum adat (MHA). Pengakuan terhadap hutan adat yang ... Read More
January 10, 2017Web Administrator