Kebakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di areal gambut umumnya muncul di areal-areal konflik, baik konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau konflik antar desa, serta daerah yang jauh dari pemukiman warga. "Selain itu, konflik juga terjadi di areal yang secara de fakto adalah lahan open access," kata Deputi Bidang Edukasi, ...

8 April 2017 JAKARTA, KOMPAS — Bencana semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang telah terjadi 11 tahun lalu, masih menyisakan banyak masalah hingga kini. Degradasi lingkungan dan berbagai persoalan sosial dialami desa-desa di luar peta terdampak langsung. Dari aspek lingkungan, air Sungai Porong saat ini telah tercemar logam ...

Jakarta/Lei – Masyarakat adat merupakan pemilik awal sejumlah wilayah-wilayah negeri ini yang hadir sebelum NKRI berdiri, termasuk sebagai pemilik tanah adat yang diwariskan secara turun temurun kepada mereka, menurut Prof. Dr. Esmi Warrasih Pujirahayu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dalam diskusi yang digelar Lembaga Studi Hukum Indonesia. Diskusi ...

Proses Registrasi Desa Adat Kok Lelet Amat Sih Sudah Ditetapkan Lewat Produk Hukum   RMOL. Epistema Institute mencatat, sebanyak 538 komunitas masyarakat hukum adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013. Penetapan tersebut dilaku­kan melalui sejumlah Surat Keputusan ...

Jakarta (Greeners) – Epistema Institute merilis hasil dari Outlook Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-IX/2012. Dalam rilisnya, Malik, Direktur Hukum dan Kebijakan Epistema, mengatakan bahwa sejak Mei 2013 hingga Desember 2016, terdapat 17 produk hukum daerah yang secara spesifik ...

MALANG — Pemerintah Kabupaten Malang akan mengumumkan penetapan Desa Ngadas di Kecamatan Poncokusumo sebagai desa adat. Pengumumannya akan disatukan dengan pengumuman belasan desa wisata....

MALANG — Sebanyak 538 komunitas masyarakat adat ditetapkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 atau disebut Putusan MK 35. “Jumlah komunitas masyarakat adat yang ditetapkan dengan produk hukum daerah memang mengalami peningkatan pasca-Putusan MK 35,” kata Malik, Direktur Hukum dan Kebijakan Epistema Institute, yang dihubungi ...

Jakarta (ANTARA News) - Penghujung 2016 tepatnya 30 Desember menjadi hari yang membahagiakan bagi masyarakat hukum adat di sembilan lokasi, karena Presiden Joko Widodo resmi memberikan pengakuan hutan adat kepada mereka dengan total seluas 13.122,3 hektare. Hutan adat yang telah ditetapkan tersebut adalah Hutan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba ...

Jakarta - Presiden Joko Widodo secara langsung memberikan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat, seluas 13.122,3 hektare pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat, Jumat, 30 Desember 2016 di Istana Negara. Langkah tersebut diapreasi dan dianggap sebagai langkah awal yang positif yang mengakui eksistensi hutan adat ...