Sekalipun sila ke-5 Pancasila menegaskan soal Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, faktanya, pendidikan hukum di Indonesia tidak banyak atau bahkan nihil menawarkan gagasan keadilan sosial. Hal ini terungkap dalam presentasi dan diskusi di hari pertama Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Ilmiah Filsafat Hukum Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) ...

1 September 2014 – Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai inisiatif ini memberikan harapan. Selama ini, katanya,  upaya mempercepat pengakuan masyarakat adat sudah dilakukan melalui advokasi, sampai jalur hukum di pengadilan. “Sekarang jalur REDD+. Ini sesuatu yang harus dihargai.” Namun, katanya, persoalan ...

Di tengah kondisi hutan Indonesia dalam keadaan kritis, masih ada masyarakat adat yang tetap melawan dan bertahan untuk bertindak ramah lingkungan. Warga Dusun Bunyau memiliki tradisi kuat dalam menopang kehidupan mereka. Kearifan lokal mereka telah berhasil menjaga kelestarian alam dari ancaman kerusakan hutan. Seperti sebuah oase bagi kehidupan modern sekarang. ...

Suaraagraria.com, 24 Mei 2014 – Meski disambut dengan gembira, ternyata Putusan MK 35 soal Hutan Adat Bukan Hutan Negara juga bisa menimbulkan masalah baru. Demikian analisa Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institute baru-baru ini dalam bedah RUU PPHMA (Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat) di Jakarta. “Mahkamah Konstitusi (MK) ...

Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai, keputusan MK 35 itu seakan-seakan suatu kemajuan. Padahal, ia hanya bergerak dalam lingkaran sendiri dan sulit keluar.  Mongabay.co.id, 14 Mei 2014 – Setahun putusan MK 35 tak ada implementasi di lapangan, AMAN bersama organisasi masyarakat sipil ...

Koetaradja.com, 20 April 2014 | Pemerintah melakukan langkah mundur. Tanah Kraton, Kesultanan atau Kerajaan dianggap sebagai tanah adat. Definisi tanah adat harusnya bersih dari anasir feodalisme. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di akhir tahun 2013 (SE Nomor 522/8900/SJ ) mengusulkan hal tersebut. Definisi baru tanah ulayat dalam Surat Edaran Mendagri itu ...

WE Online, Jakarta, 16 April 2014 – Forum nasional hutan dan masyarakat berharap calon presiden (capres) terpilih memiliki komitmen terhadap pengelolaan sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Eksekutif Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Andri Sentosa mengatakan capres mendatang hendaknya dapat menjalankan dan mengoptimalkan beberapa instrumen penguasaan dan pengelolaan hutan negara ...

Suara Agraria, 16 April 2014 – Ada wacana menyandingkan Hatta Radjasa sebagai wapresnya Jokowi. Dikhawatirkan pelaksanaan agenda reforma agraria kembali hanya mimpi, karena MP3EI. Ini pertanyaan besar buat PDI-P, partai yang berkomitmen hendak mensejahterakan wong cilik. Apakah pemikiran Hatta dengan MP3EI-nya itu bisa sejalan dengan misi PDI-P?Memang kenapa dan ada ...

Waspada Online, 29 Maret 2014 | JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Myrna A. Savitri menyatakan, pemerintah perlu membentuk sebuah Sistem Penyelesaian Konflik Agraria, termasuk untuk menangani berbagai konflik kehutanan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.“Kita memerlukan Sistem Penyelesaian Konflik Agraria, saya sebut sistem karena ...