Kamis (5/6), telah launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Portal Informasi Bantuan Hukum, dan Pelatihan Juru Damai (peacemaker) bagi Kepala Desa/Lurah, dan acara ini dilakukan di Graha Pengayoman, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Acara launching merupakan kerja sama multipihak di tingkat kementerian antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pebangunan Daerah Tertingal dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Launching ini dibuka oleh Min Usihen selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI. Usihen menjelaskan tujuan dari hadirnya Pos Bantuan Hukum, Portal Informasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Juru Damai.
Menurut Usihen program ini “memperkuat sinergi untuk mewujudkan dan meperluas akses keadilan bagi semua.” Per tanggal 5 Juni 2025, Usihen mengatakan sudah ada 5.008 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di desa dan Kelurahan.
Dalam acara launching ini juga dihadiri oleh Supratman Andi Atgas (Menteri Hukum), Sunarto (Ketua Mahkamah Agung RI), Ahmad Riza Patria (Wakil Menteri Desa dan PDT), dan Veronica Tan (Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
