Di bulan November sampai dengan awal Desember 2020, Epistema Institute dengan dukungan dana dari UNDEF dan bekerja sama dengan 6 organisasi bantuan hukum (YLBHI-LBH Pekanbaru; YLBHI-LBH Palembang, PBH-K, LKBHuW-KS, WALHI/YLBHI-LBH Palangkaraya; Musri Nauli and Associate Law Firm) menyelenggarakan pelatihan paralegal tingkat lanjut di enam provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan) di Indonesia. Diikuti oleh 148 paralegal dari 144 desa dalam ekosistem gambut, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan paralegal yang sudah pernah mendapatkan pelatihan dasar, dalam menangani konflik sumber daya alam dan permasalahan hukum masyarakat di desa masing-masing.
Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut mengupas tuntas berbagai peraturan yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam; strategi dan teknik advokasi hukum; berbagai jenis penyelesaian kasus, baik itu melalui jalur litigasi dan non litigasi; dan menganalisa kasus.
Dalam beberapa kesempatan, peserta pelatihan diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman penanganan kasus di desanya dan saling memberi masukan. Berbagai kasus yang dihadapi paralegal dan didiskusikan dalam pelatihan tersebut antara lain mengenai konflik lahan dengan perusahaan dan taman nasional; pencemaran lingkungan oleh perusahaan, terhambatnya realisasi kemitraan plasma, dan pelanggaran hak-hak buruh perusahaan.
Sebagai langkah tindak lanjut dari pelatihan, pada akhir pelatihan masing masing paralegal menyusun rencana tindak lanjut kegiatan paska pelatihan selama 1 tahun ke depan yang antara lain terdiri dari penyadaran hukum masyarakat. investigasi kasus, dan penanganan kasus melalui berbagai jalur litigasi dan non litigasi.
From November to early December 2020, the Epistema Foundation with funding support from UNDEF and in collaboration with 6 legal aid organizations (YLBHI-LBH Pekanbaru; YLBHI-LBH Palembang, PBH-K, LKBHuW-KS, WALHI/YLBHI-LBH Palangkaraya; Musri Nauli and Associate Law Firm), conducted advanced paralegal training in six provinces (Riau, South Sumatera, Jambi, West Kalimantan, South Kalimantan, and Central Kalimantan) in Indonesia. Followed by 148 paralegals from 144 villages in the peat ecosystem, this training aims to improve the abilities of paralegals who have received basic training in dealing with natural resource conflicts and community legal problems in their villages.
The three-days training thoroughly discussed various regulations related to natural resource management; legal advocacy strategies and techniques; various types of dispute resolution, both through litigation and non-litigation process; and case analysis.
On several occasions, the training participants were given the opportunity to share experiences in handling cases in their village and provide input to each other. Various cases faced by paralegals and discussed in the training included land conflicts with companies and national parks; environmental pollution by companies, obstruction of the realization of plasma partnerships, and violations of the rights of company workers.
As a follow-up step of the training, at the end of the training, each paralegal prepared a follow-up plan for post-training activities for the next 1 year included public legal awareness; case investigation; and case handling through various litigation and non-litigation process.
