PORTOFOLIO

• Developing the Landscape/Seascape Four Year Strategic Plan for the GEF SGP Phase-7 in Balangtieng Watershed (Bulukumba Regency, South Sulawesi), Nantu Wildlife Reserve (Gorontalo), Bodri Watershed (Kendal and Wonosobo Regencies, Central Java), and Sabu Island Marine Protected Area (East Nusa Tenggara)
• 2022-2026
• IDR 2,190,540,000

Memberikan dukungan teknis kepada Sekretariat GEF SGP Indonesia untuk memastikan penyampaian strategi empat tahun GEF SGP Indonesia OP-7 secara efektif dan berkelanjutan. 1) Survei Dasar; 2) Pengembangan Rencana Strategis; 3) Memberikan Konsultasi Berkala kepada Sekretariat GEF SGP dan Mitra GEF SGP; 4) Pemantauan dan Evaluasi; dan 5) Evaluasi akhir dan pengembangan studi kasus di 4 lokasi GEF SGP.

• Feasibility Studies to Protect Balikpapan Bay Mangrove Landscape
• Oktober 2024-Maret 2025
• 20.000 USD

Penelitian pendataan kearifan lokal dan keragaman hayati dilakukan di 5 wilayah Ibukota Nusantara (IKN) (Kelurahan Mentawir, Desa Wonosari, Kelurahan Pemaluan, Kelurahan Maridan dan Desa Bumi Harapan). Kegiatan ini merupakan kerja sama yang dibangun antara konsorsium NGO dengan Otorita IKN. Hasil yang dihimpun yaitu berupa peta dan data kearifan lokal di 5 lokasi tersebut.

• Development of Litigation Strategies to Increase Opportunities for the Restoration of Customary and Local Community Land Rights- Phase 2
• 2024
• USD 24,993

Memperkuat strategi litigasi untuk memajukan agenda hak atas tanah dan perlindungan sumber daya alam di Indonesia. 1) Menyelenggarakan 3 kali diskusi dua bulan sekali dengan pegiat advokasi, pengacara profesional, mantan hakim/jaksa, akademisi, wartawan, jaringan LSM, dll. tentang kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, putusan pengadilan yang telah dikaji, dan kasus-kasus yang sedang ditangani; 2) Menyelesaikan pedoman strategis penanganan kasus-kasus yang akan diadvokasi melalui pengadilan, mulai dari persiapan sosial dan hukum, apa saja yang perlu diperhatikan selama litigasi, kampanye kasus, dan pasca putusan pengadilan; 3) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan hukum bagi 20 orang pegiat dan advokat masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka tentang cara melakukan advokasi litigasi melalui pengadilan untuk kasus-kasus yang sedang mereka hadapi; 4) Menangani kasus-kasus tertentu di pengadilan, terutama yang terkait dengan hak-hak masyarakat, kriminalisasi, sengketa tanah, atau pencabutan izin.

• Development Of Litigation Strategies In Order To Increase Opportunities For The Restoration Of Customary And Local Community Land Rights- Phase 1
• 2023
• USD 16,956

Inisiasi proses penguatan strategi litigasi untuk memperluas peluang memenangkan hak atas tanah dan perlindungan sumber daya alam melalui Pengadilan di Indonesia. 1) Kajian putusan pengadilan; 2) Penyelenggaraan dua kali diskusi “legal learning circle” yang melibatkan advokat masyarakat, pakar hukum (mantan hakim, advokat profesional, dll.), akademisi hukum, jurnalis hukum); 3) Penyusunan arahan strategis penanganan perkara.

• Empowering Rural Communities to Manage Land Tenure and Enhance Access to Justice in Indonesia
• Oktober 2020-Maret 2022

Pelatihan paralegal pada tingkat lanjut ini berisi kegiatan asistensi kasus dan penyusunan peraturan desa. Kegiatan ini dilakukan di beberapa daerah antara lain: Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Tapin; Kapuas, Pulang Pisau, Barito Selatan, Katingan); Kalimantan Barat (Mempawah, Kubu Raya); Sumatera Selatan (Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin); Jambi (Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi); dan Riau (Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Bengkalis).

• Participatory Mapping and Village Profiling of Peat Hydrological Units (KHG) in 100 Villages
• 2021

Kegiatan penyediaan instrumen teknis soal operasional pemetaan spasial dan sosial yang telah tercantum dalam pedoman pemetaan sosial Badan Restorasi Gambut. Kegiatan ini menghasilkan data sosial dan geospasial dari 100 Desa Mandiri Peduli Gambut & Mangrove (DPGM) dalam bentuk buku peta terpadu pada masing-masing profil DPGM. Kegiatan ini dilakukan antara lain di: Riau (Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, Rokan Hilir), Sumatera Selatan (Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Muara Enim), Jambi (Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat), Kalimantan Barat (Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah), Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan), dan Kalimantan Selatan (Tapin).

• Asistensi Teknis Pemetaan Partisipatif (Spasial dan Sosial Ekonomi) untuk Mendukung Program Desa Peduli Gambut yang Berkelanjutan
• 2020

Pelatihan untuk pemetaan partisipatif, pengumpulan data sosial, penyusunan profil desa, capacity building (pelatihan fasdes dan enumerator). Kegiatan ini dilakukan antara lain di: Riau (Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Rokan Hilir); Jambi (Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur); Sumatera Selatan (Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin); Kalimantan Barat (Kayong Utara, Kubu Raya); Kalimantan Tengah (Kapuas, Seruyan); Kalimantan Selatan (Balangan); dan Papua (Merauke).

• Penelitian dan Pelibatan Multipihak dalam pengembangan Indikator Terpercaya
• 2019-2020
• IDR 223,000,000

Melakukan riset indikator soal pengembangan Indikator Terpercaya.

• Promoting Tenure Justice Agenda and Program to Restore Peoples’ Rights Over the Land and Natural Resources
• 2019-2020

Menganalisis Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

• Penguatan Kapasitas Korporasi dalam Penanganan Konflik secara Efektif pada Sektor Berbasis Lahan di Indonesia
• 2019

Melakukan riset untuk mengetahui pembiayaan kertika perusahaan menghadapi konflik.

• Asistensi Teknis Pemetaan Partisipatif (Spasial dan Sosial Ekonomi) untuk Mendukung Program Desa Peduli Gambut yang Berkelanjutan
• 2019

Kegiatan yang dilakukan berupa pemetaan partisipatif; pengumpulan data sosial; penyusunan profil desa; capacity building (pelatihan fasilitator desa dan enumerator) di (Jambi) Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat; (Kalimantan Barat) Sambas; (Kalimantan Selatan) Hulu Sungai Utara; Kalimantan Tengah (Kapuas); (Riau) Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kampar, Siak; (Sumatera Selatan) Musi Banyuasin.

• Palm Oil Conflict and Access to Justice in Indonesia (POCAJI)
• 2018-2021

• Pilihan Hukum untuk Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat (Studi Sosio-Legal di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat)
• 2018-2019

Melakukan riset sosio legal untuk pengakuan hak MHA.

• Asistensi Teknis Pemetaan Partisipatif (Spasial dan Sosial Ekonomi) untuk Mendukung Program Desa Peduli Gambut yang Berkelanjutan
• 2018

Melakukan pemetaan partisipatif; pengumpulan data sosial; penyusunan profil desa; capacity building (pelatihan fasdes dan enumerator) di (Kalteng) Pulang Pisau; (Sumatera Selatan) Ogan Komering Ilir; (Kalbar) Kubu Raya, Kayong Utara.

• Asistensi Teknis Pemetaan Partisipatif (Spasial dan Sosial Ekonomi) untuk Mendukung Program Desa Peduli Gambut yang Berkelanjutan
• 2018

Melakukan pemetaan partisipatif; pengumpulan data sosial; penyusunan profil desa; capacity building (pelatihan fasdes dan enumerator) di banyak lokasi antara lain (Jambi) Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur; (Kalimantan Barat) Sambas, Kayong Utara, Kubu Raya; (Kalimantan Selatan) Hulu Sungai Utara, Tabalong, Hulu Sungai Selatan; (Kalimantan Tengah) Kapuas; (Riau) Siak, Indragiri Hilir, Rokan Hilir; (Sumatera Selatan) Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir.

• Expanding Recognition of Customary Forest
• 2016

Melakukan riset sosial budaya dan tenurial; pemetaan partisipatif; pelatihan critical legal literacy; pelatihan resolusi konflik; audiensi anggota legislasi; penyusunan naskah akademik (MHA Dayak Loksado); capacity building (cross visits IP customary forest, cross visit pemda Melawi ke Bulukumba; dan riset kebijakan pengelolaan gambut tradisional.

• Strengthening Tenure Rights of Indigenous Peoples Through National and Sub-National Legal Reform
• 2015-2016

• Memperkuat Implementasi Regulasi Nasional dan Daerah untuk Penyelesaian Klaim Penguasaan Tanah di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
• 2015-2016

Memberikan fasilitasi hukum bagi pemerintah kabupaten dan LSM lokal untuk mendukung pelaksanaan mekanisme klaim tanah masyarakat di dalam dan luar kawasan hutan; membangun sinergi antara advokasi hukum, penelitian dan gerakan akademis untuk mendorong reformasi hukum nasional dan kabupaten yang mendukung pengakuan hak atas tanah masyarakat; pusat manajemen pengetahuan tentang keadilan ekologi dan sosial.

• Support Operationalization of Regulation of 4 Ministries on Conflict Resolution
• 2015

Memastikan bahwa klaim tanah masyarakat di Kawasan Hutan dapat diproses melalui prosedur pemerintah yang formal, lokasinya di Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

• Learning Visits and Exchange for Local Decision-Makers on IP Land Tenure Recognition
• 2015

Mendukung distrik setempat secara hukum mengakui hak penguasaan tanah Ip dan wilayah mereka yang dipetakan.

• Bolstering the Environment through Recognition of the Rights Afforded to Masyarakat Hukum Adat: Preparation for the Recognition of Wilayah Adat in High Carbon Landscapes
• 2014-2015

• Harmonization of Forest Gazettment-related Regulations
• 2014-2015

Melakukan dan menerbitkan kajian hukum terhadap peraturan dan rancangan peraturan nasional serta melibatkan pembuat kebijakan dalam pengukuhan hutan dan kehutanan masyarakat untuk memengaruhi undang-undang penguasaan tanah, serta kerangka kebijakan dan peraturan.

• Building a Common Platform of Local Government and the People in Restoring Customary Forest in Lebak District, Indonesia
• 2013-2014

Memfasilitasi dialog kepada pembuat peraturan daerah tentang pengakuan hak masyarakat adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak atas hutan adatnya.

• Program Pendampingan Penelitian Tata Kelola Hutan dan Lahan
• 2013-2014

Menjalankan fungsi kontrol terhadap peneliti grantees grant guna menjamin bahwa penelitian dan policy brief yang dihasilkan untuk setiap studi berkualitas tinggi, memberikan saran dan pelatihan kepada grantees untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas, dan meninjau tiga tahap draft laporan studi dan untuk memberikan feedback tentang cara meningkatkan penelitian mereka.

• Legal Audit on District Regulations to Identify Policies that Fail to Protect Rights
• 2013

Mengejar agenda reformasi kebijakan multi-level yang menekankan perlunya pembuatan dan implementasi kebijakan yang transparan dan akuntabel dengan mengidentifikasi kebijakan dan peraturan lokal yang gagal melindungi hak asasi manusia.

• Support to Implement Yayasan Epistema Road Map for Forest Tenure Reform Based Upon Principles of Eco-Social Justice
• 2012-2014

Mengembangkan learning circles untuk mendorong prinsip-prinsip keadilan sosial-eko dalam reformasi penguasaan tanah Indonesia melalui gerakan kolaboratif dengan akademisi dan aktivis LSM melalui program EYAS, kursus singkat tentang supremasi hukum dan masyarakat adat, dan serangkaian diskusi tentang hukum dan isu agraria; Melaksanakan penelitian hukum interdisipliner yang akan digunakan untuk rekomendasi dalam mendukung proses reformasi penguasaan tanah, termasuk penelitian tentang prinsip-prinsip supremasi hukum dalam putusan pengadilan terkait sengketa tanah dan sumber daya alam, kursus tentang penerapan konsep keadilan sosial-eko dalam metodologi penelitian hukum interdisipliner, dan pemetaan sosial hutan desa berdasarkan Peta Jalan reformasi penguasaan hutan; Mengembangkan berbagai materi dan media pembelajaran yang mendorong gerakan keadilan sosial-eko dalam kebijakan dan reformasi hukum terkait penguasaan tanah melalui publikasi, pengembangan perpustakaan, dan peningkatan jangkauan situs web dan media sosial; peningkatan kapasitas bagi staf, dewan, dan mitra serta dengan meningkatkan manajemen organisasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

• Membangun Arsitektur Negara Hukum Indonesia yang Berkeadilan Eko-sosial melalui Filsafat Hukum Indonesia
• 2012-2013

• Building Appropriate Legal Mechanism for Conflict Resolution on Land and Natural Resources in Indonesia
• 2012

Menyediakan kelompok masyarakat sipil dan pembuat kebijakan dengan kerangka konseptual, analisis hukum dan bukti empiris untuk membangun mekanisme hukum kelembagaan yang tepat untuk menyelesaikan konflik hutan, lahan dan sumber daya.

• Kebijakan Pembangunan Hijau dan Inovasi Lokal untuk Mengamankan Tenurial Hutan dan Ketahanan Pangan
• 2011-2012

Kegiatan yang dilakukan adalah riset, rangkaian lingkar belajar, dan penerbitan yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

• Accelerating the Government’s Adoption CSO’s Road Map on Forest Tenure Reform
• 2011-2012

Mengkoordinasikan upaya advokasi dan pemantauan jaringan CSO Indonesia agar Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengadopsi peta jalan reformasi penguasaan hutan yang diusulkan sebagai dokumen yang disahkan negara; mengadvokasi realisasi komitmen Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan kerangka kebijakan pendaftaran tanah adat.

• One Day Workshop and Meeting of Road Map on Forest Tenure Reform and Meeting with High Level Officials of the Ministry of Forestry and UKP4
• 2011

• Formulating the Direction of Forest Tenure Reform in Indonesia: An Indonesian CSO Prepatory Meeting Towards the International Conference on Forest Tenure, Governance, and Enterprise
• 2011

menyelenggarakan lokakarya di antara LSM Indonesia untuk mendorong diskusi komprehensif mengenai masalah utama dan solusi reformasi tenurial hutan di Indonesia; mengembangkan dukungan internasional untuk memperkuat gerakan mereka terkait reformasi kebijakan kehutanan; dan mengembangkan dialog kebijakan dengan Kementerian Kehutanan.

• Legal Pluralism in Indonesia
• 2011

Memperkuat pemahaman nasional tentang pluralisme hukum di Indonesia sebagai pendekatan alternatif reformasi hukum dan advokasi untuk mempromosikan kepemilikan tanah dan hutan masyarakat yang aman; termasuk merumuskan model penyelesaian konflik.