epistema institute Arsip - Epistema Institute

Pemaparan materi oleh Agustinus Kastanya (universitas Pattimura).

Melindungi Pengetahuan Lokal Lewat RUU Masyarakat Adat

by EditorEvent Coverage, Kabar, Liputan Kegiatan, News April 24, 2025Mei 8, 2025Comments are Disabled

Diskusi bertajuk “Merawat Warisan Leluhur: Saatnya Negara Mengakui Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat”, telah dilaksanakan via Zoom Meeting pada 23 April 2025. Diskusi ini terkait pengetahuan masyarakat adat dalam bentuk teknologi tradisional yang bernilai, tetapi belum terlindungi karena sistem Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang masih bersifat individual dan kapitalis. Menjadikan pengetahuan masyarakat adat yang jadi warisan …

RUU Masyarakat Adat: Upaya Menjamin Kelestarian Hidup Masyarakat dan Lingkungan

by EditorEvent Coverage, Kabar, Liputan Kegiatan, News April 23, 2025Mei 8, 2025Comments are Disabled

Selasa (22/4), diskusi bertajuk “Diskusi Publik Mendukung Pengesahan RUU Masyarakat Adat: Bentuk Pengakuan Keadilan Dan Penghormatan Hak Bagi Masyarakat Adat”, dilaksanakan di Balai Sidang FH UI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Diskusi ini terkait RUU Masyarakat Adat sebagai upaya penguatan advokasi untuk mendorong pengakuan serta pemenuhan Hak Masyarakat Adat melalui undang-undang. Pada diskusi …

Pelatihan Hukum Advokat Muda: Penanganan Kasus Tanah, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup

by EditorInfo Lowongan, Kabar Juni 10, 2024Juni 10, 2024Comments are Disabled

Dalam rangka meningkatkan proses pendampingan hukum bagi para advokat muda ke masyarakat pendampingnya, pada bulan Juli mendatang Epistema Institute akan menyelenggarakan Pelatihan Hukum: Penanganan Kasus Tanah, Sumberdaya Alam, dan Lingkungan. Apa saja yang akan dipelajari dalam pelatihan? Jalur-jalur penyelesaian kasus hukum Metode berfikir logis dalam kasus hukum Menganalisis kasus – menyusun opini hukum Memilih …

538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah Ditetapkan Pasca Putusan MK 35

by EditorSiaran Pers Januari 30, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

Siaran Pers Epistema Institute 538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah Ditetapkan Pasca Putusan MK 35 [Jakarta, 29 Januari 2016] Sebanyak 538 komunitas Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Penetapan ini dilakukan melalui 7 SK Bupati dan 6 Peraturan Daerah di tingkat …

Jalan panjang pengakuan hukum: Lima belas tahun pendampingan masyarakat hukum

by EditorBuku Januari 5, 2016Comments are Disabled

Penulis: Desi Martika Vitasari, Nia Ramdhaniaty Penerbit: Epistema Institute Pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat Kasepuhan dan wilayah adatnya menjadi agenda penting. Keluarnya Surat Keputusan Bupati atas pengakuan beberapa kelompok Kasepuhan menjadi kabar yang menggembirakan. Namun ironisnya, pengakuan belum cukup membantu masyarakat mendapatkan kembali wilayah adatnya– yang sebagian besar masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Sebaliknya, KLHK justru mensyaratkan Peraturan Daerah untuk melegitimasi klaim tersebut. Sejak 2013, …

Penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan: Panduan implementasi perber 4 menteri

by EditorBuku Januari 5, 2016Comments are Disabled

Penulis : Mumu Muhajir, Siti Chaakimah, Desi Martika Vitasari Penerbit : Epistema Institute Lahirnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (Perber 4 Menteri), menjadi terobosan hukum bagi berlarut-larutnya konflik tenurial di dalam kawasan hutan. Perber …

Satu tahun perber 4 menteri tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

by EditorAnalisis Kebijakan Januari 5, 2016Comments are Disabled

Policy brief ini memaparkan dinamika pelaksanaan proses penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan yang dinamai IP4T selama setahun terakhir. Proses Inventarisasi Penguasaan, Penggunaan, Pemilikan dan Pemanfaatan (IP4T) di dalam kawasan hutan merupakan satu proses yang lahir dari terbitnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 …

Siaran Pers Penanganan Krisis Ekologi Sosial Pulau Jawa

by EditorLiputan Kegiatan, Siaran Pers Desember 29, 2015Desember 29, 2015Comments are Disabled

Ratusan Akademisi, Tokoh Agama dan Aktivis Sampaikan Keprihatinan Krisis Ekologi dan Sosial Pulau Jawa kepada Presiden [Jakarta, 29 Desember 2015] Hampir 200 akademisi, tokoh agama dan kebudayaan serta aktivis sosial menyampaikan keprihatinan terhadap penanganan krisis ekologi dan sosial di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, kepada Presiden Joko Widodo. Mereka tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan …