Yayasan Epistema bersama Process Institute dengan dukungan GEF SGP Indonesia melakukan penilaian situasi ketahanan produksi sosio-ekologis di empat bentang lahan yang berada di situasi kritis. Keempat bentang lahan tersebut adalah 1) Daerah Aliran Sungai Bodri, Jawa Tengah; 2) Daerah Aliran Sungai Balantieng, Sulawesi Selatan; 3) Zona Penyangga Suaka Margasatwa Nantu, Gorontalo; dan 4) Kepulauan Sabu …
Selama 2 tahun terakhir, Epistema dengan dukungan United Nation Democracy Fund (UNDEF) melakukan pendampingan hukum 18 kasus kompleks di 6 provinsi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya konflik tenurial di ekosistem gambut. Bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum di 6 provinsi (LBH Pekanbaru, LBH Palembang, Kantor Hukum Musri Nauli, PBH Kalbar, LKBHuWK Kalimantan Selatan), …
Read more “Catatan Pendampingan 18 Kasus oleh Paralegal di Ekosistem Gambut”
Keberadaan Masyarakat Adat memang telah diakui di dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini situasi pengabaian, pengucilan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia masih terus terjadi. Policy brief yang disusun oleh Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat ini membahas segala isu yang berkaitan dengan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat yang sudah …
Kebakaran hutan dan lahan gambut pada tahun 2015 merupakan salah satu cermin dari tidak adanya kepastian tenurial, yang kemudian berdampak pada kondisi yang rentan konflik karena hutan dan gambut secara de facto menjadi open access area. Wilayah Sumatera dan Kalimantan merupakan lokasi terjadinya kebakaran, tak terkecuali di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Ogan …
Read more “Kajian Konflik Tenurial di Kawasan Hutan dan Lahan Gambut”