Epistema di Media Arsip - Epistema Institute

Karhutla Perlu Akses Keadilan dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat

by EditorEpistema di Media, Kabar September 7, 2020September 7, 2020Comments are Disabled

Kebakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di areal gambut umumnya muncul di areal-areal konflik, baik konflik antara masyarakat dengan perusahaan atau konflik antar desa, serta daerah yang jauh dari pemukiman warga. “Selain itu, konflik juga terjadi di areal yang secara de fakto adalah lahan open access,” kata Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan …

Degradasi Lingkungan: Lumpur Lapindo Sisakan Banyak Masalah

by EditorEpistema di Media, Liputan Kegiatan April 10, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

8 April 2017 JAKARTA, KOMPAS — Bencana semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang telah terjadi 11 tahun lalu, masih menyisakan banyak masalah hingga kini. Degradasi lingkungan dan berbagai persoalan sosial dialami desa-desa di luar peta terdampak langsung. Dari aspek lingkungan, air Sungai Porong saat ini telah tercemar logam berat timbal (Pb) dan …

Pasca Putusan MK Tanah Adat Bukan Milik Negara

by EditorEpistema di Media Maret 16, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

Jakarta/Lei – Masyarakat adat merupakan pemilik awal sejumlah wilayah-wilayah negeri ini yang hadir sebelum NKRI berdiri, termasuk sebagai pemilik tanah adat yang diwariskan secara turun temurun kepada mereka, menurut Prof. Dr. Esmi Warrasih Pujirahayu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dalam diskusi yang digelar Lembaga Studi Hukum Indonesia. Diskusi bertajuk “Implikasi Hukum Atas Pengakuan …

Proses Registrasi Desa Adat Kok Lelet Amat Sih

by EditorEpistema di Media Februari 1, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

Proses Registrasi Desa Adat Kok Lelet Amat Sih Sudah Ditetapkan Lewat Produk Hukum RMOL. Epistema Institute mencatat, sebanyak 538 komunitas masyarakat hukum adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013. Penetapan tersebut dilakukan melalui sejumlah Surat Keputusan (SK) Bupati dan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat …

17 Produk Hukum Daerah Akui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

by EditorEpistema di Media Februari 1, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

Jakarta (Greeners) – Epistema Institute merilis hasil dari Outlook Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-IX/2012. Dalam rilisnya, Malik, Direktur Hukum dan Kebijakan Epistema, mengatakan bahwa sejak Mei 2013 hingga Desember 2016, terdapat 17 produk hukum daerah yang secara spesifik berisi mengenai pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat …

Kabar Baik, Desa Ngadas Akan Ditetapkan Jadi Desa Adat

by EditorEpistema di Media Januari 31, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

MALANG — Pemerintah Kabupaten Malang akan mengumumkan penetapan Desa Ngadas di Kecamatan Poncokusumo sebagai desa adat. Pengumumannya akan disatukan dengan pengumuman belasan desa wisata. Dari 378 desa di Kabupaten Malang, hanya Ngadas yang nantinya ditetapkan menjadi desa adat sekaligus desa wisata. Penetapan ini dikukuhkan dalam peraturan daerah. “Insya Allah bulan depan di-launching Ngadas sebagai desa adat, …

Ratusan Komunitas Masyarakat Adat Ditetapkan

by EditorEpistema di Media Januari 31, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

MALANG — Sebanyak 538 komunitas masyarakat adat ditetapkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 atau disebut Putusan MK 35. “Jumlah komunitas masyarakat adat yang ditetapkan dengan produk hukum daerah memang mengalami peningkatan pasca-Putusan MK 35,” kata Malik, Direktur Hukum dan Kebijakan Epistema Institute, yang dihubungi Proklamasi dari Malang, Selasa, 31 …

Hutan adat yang kembali ke pangkuan masyarakat

by EditorEpistema di Media Januari 12, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

Jakarta (ANTARA News) – Penghujung 2016 tepatnya 30 Desember menjadi hari yang membahagiakan bagi masyarakat hukum adat di sembilan lokasi, karena Presiden Joko Widodo resmi memberikan pengakuan hutan adat kepada mereka dengan total seluas 13.122,3 hektare. Hutan adat yang telah ditetapkan tersebut adalah Hutan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba seluas 313,99 Ha, Hutan Adat …

Langkah Presiden Soal Hukum Adat Diapresiasi

by EditorEpistema di Media Januari 10, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

Jakarta – Presiden Joko Widodo secara langsung memberikan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat, seluas 13.122,3 hektare pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat, Jumat, 30 Desember 2016 di Istana Negara. Langkah tersebut diapreasi dan dianggap sebagai langkah awal yang positif yang mengakui eksistensi hutan adat di Indonesia. Direktur Epistema Institute, …

Pengakuan Hutan Adat Perlu Diikuti Kebijakan Ini

by EditorEpistema di Media Januari 10, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

Pengakuan Hutan Adat Perlu Diikuti Kebijakan Ini Pengakuan terhadap hutan adat harus dalam kerangka reforma agraria. Sertifikasi dilakukan atas dasar kepemilikan komunal, bukan individu. Akhir tahun 2016 Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat kepada 9 masyarakat hukum adat (MHA). Pengakuan terhadap hutan adat yang luasnya lebih dari 13 ribu hektar …