Kategori: Epistema di Media

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Epistema Institute Luluk Uliyah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menerbitkan surat keputusan (SK) pengakuan hutan adat kepada sembilan kelompok masyarakat hukum adat seluas 13.122,3 hektar pada Jumat (30/12/2016). Sembilan hutan adat yang diakui kepemilikannya oleh negara yakni hutan adat yang terletak di Merangin (Jambi), Bulukumba (Sulawesi Selatan), Morowali Utara (Sulawesi Tengah), empat …

Read more “Wilayah Hutan Adat Diharap Dapat Terus Diperluas”

HUTAN ADAT Manfaatkan Momentum Penetapan   JAKARTA, KOMPAS — Penetapan 13.122 hektar hutan adat di pengujung tahun 2016 diharapkan menjadi momentum mereplikasi ruang kelola serupa. Capaian awal itu jauh dari luas hutan adat sekitar delapan juta hektar, seperti dipetakan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Pemerintah pusat didesak aktif mendorong pemerintah daerah mendata dan memverifikasi masyarakat hukum …

Read more “Hutan Adat: Memanfaatkan Momentum Penetapan”

BANJARMASIN – KBM, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) bersama Kaolisi Masyarakat Sipil teken Nota Kesepahaman Bersama dalam mendorong Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Loksado, Sabtu (24/9) di Banjarmasin. Menurut Dekan Fakultas Hukum Unlam, Dr. H. Mohammad Effendy, SH, M.Hum bahwa Saat ini banyak pejabat hanya jargon dalam …

Read more “Unlam Teken MOU Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Loksado”

JAKARTA-Puluhan akademisi dan lembaga riset mengajukan Amicus Curiae atas peninjauan kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang menyidangkan kasus gugatan masyarakat atas terbitnya izin Lingkungan PT. Semen Indonesia. Amicus Curiae ini telah  diserahkan ke Mahkamah Agung (MA) pada Rabu, 24 Agustus 2016. “Nurani kami …

Read more “Para Akademisi Mengetuk Nurani Hakim Untuk Keadilan Eko Sosial”

JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM- Puluhan akademisi dan lembaga riset mengajukan Amicus Curiae (sahabat peradilan) atas peninjauan kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang menyidangkan kasus gugatan masyarakat atas terbitnya izin Lingkungan PT Semen Indonesia. Amicus Curiae ini telah diserahkan ke Mahkamah Agung pada Rabu, 24 Agustus …

Read more “Ketika izin lingkungan PT Semen Lingkungan dipersoalkan para Akademisi”

Lebak, varianews.com– Menyongsong 70 Tahun Kemerdekaan RI, masyarakat Kasepuhan mengesahkan Peta Kasepuhan Pasir Eurih dan Sindang Agung kabupaten Lebak. Peta hasil kerja pemetaan wilayah adat masyarakat Kasepuhan tersebut telah disahkan pada 12 Agustus 2015.‬ Sahnya peta kasepuhan yang terletak di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten ini menambah jumlah peta partisipatif yang telah …

Read more “Peta Kasepuhan Dua Desa Di Lebak Resmi Disahkan‬”

Lebak, SUARA TAMBANG – Menyongsong 70 Tahun Kemerdekaan RI, masyarakat Kasepuhan mengesahkan Peta Kasepuhan Pasir Eurih dan Sindang Agung kabupaten Lebak. Peta hasil kerja pemetaan wilayah adat masyarakat Kasepuhan tersebut telah disahkan pada 12 Agustus 2015. Sahnya peta kasepuhan yang terletak di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten ini menambah jumlah peta partisipatif …

Read more “Peta Kasepuhan Pasir Eurih dan Sindang Agung Kabupaten Lebak Resmi Disahkan”

Lebak, CNN Indonesia – Masyarakat Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak sudah berjuang mendapatkan pengakuan dari pemerintah selama kurang lebih 12 tahun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pun mengakomodasi keinginan itu dengan merancang peraturan daerah yang ditargetkan akan rampung pada tahun ini. Ketua DPRD Lebak Djunaedi Ibnu Jarta mengatakan, legislatif mendukung perjuangan masyarakat adat karena …

Read more “Perda Masyarakat Adat Lebak Ditargetkan Rampung Oktober”

Lebak, CNN Indonesia – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menerbitkan peraturan baru yang mengakui kawasan hutan adat sebagai hutan hak. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Hadi Daryanto. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015, menurut Hadi baru diterbitkan sekitar sebulan yang lalu. Pada intinya, peraturan tersebut membagi …

Read more “Kementerian LHK Akui Kawasan Adat sebagai Hutan Hak”

Lebak, CNN Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak akan merancang peraturan daerah (perda) yang mengakui keberadaan kawasan hutan adat milik masyarakat Kasepuhan setempat. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik terkait naskah akademis yang nantinya akan dijadikan dasar dari rancangan perda tersebut, pada Kamis (13/8). Paparan turut dihadiri oleh masyarakat adat, Ketua DPRD, …

Read more “DPRD Lebak Garap Perda Masyarakat Adat”