Epistema di Media Arsip - Laman 5 dari 7

Apakah Pendidikan Hukum Kita Mengajarkan Keadilan Sosial?

by EditorEpistema di Media September 3, 2014Juli 28, 2015Comments are Disabled

Sekalipun sila ke-5 Pancasila menegaskan soal Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, faktanya, pendidikan hukum di Indonesia tidak banyak atau bahkan nihil menawarkan gagasan keadilan sosial. Hal ini terungkap dalam presentasi dan diskusi di hari pertama Konferensi Internasional Filsafat Hukum dan Temu Ilmiah Filsafat Hukum Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) pada 2 September 2014. * …

Pemerintah Deklarasi Pengukuhan dan Perlindungan Masyarakat Adat Lewat REDD+

by EditorEpistema di Media September 1, 2014Juli 28, 2015Comments are Disabled

1 September 2014 – Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai inisiatif ini memberikan harapan. Selama ini, katanya, upaya mempercepat pengakuan masyarakat adat sudah dilakukan melalui advokasi, sampai jalur hukum di pengadilan. “Sekarang jalur REDD+. Ini sesuatu yang harus dihargai.” Namun, katanya, persoalan ini tak berhenti pada tataran …

Ada Teratak di Bunyau

by EditorEpistema di Media Juni 3, 2014Juli 28, 2015Comments are Disabled

Di tengah kondisi hutan Indonesia dalam keadaan kritis, masih ada masyarakat adat yang tetap melawan dan bertahan untuk bertindak ramah lingkungan. Warga Dusun Bunyau memiliki tradisi kuat dalam menopang kehidupan mereka. Kearifan lokal mereka telah berhasil menjaga kelestarian alam dari ancaman kerusakan hutan. Seperti sebuah oase bagi kehidupan modern sekarang. Zaman berganti. Pergeseran sosial mengikuti. …

Myrna Safitri: Putusan MK “Hutan Adat Bukan Hutan Negara” Bermasalah

by EditorEpistema di Media Mei 26, 2014Juli 28, 2015Comments are Disabled

Suaraagraria.com, 24 Mei 2014 – Meski disambut dengan gembira, ternyata Putusan MK 35 soal Hutan Adat Bukan Hutan Negara juga bisa menimbulkan masalah baru. Demikian analisa Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institute baru-baru ini dalam bedah RUU PPHMA (Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat) di Jakarta. “Mahkamah Konstitusi (MK) itu menganut pandangan evolusionistik terhadap …

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mandek, Komnas HAM Bersiap Investigasi Menyeluruh

by EditorEpistema di Media Mei 15, 2014Juli 28, 2015One Comment

Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai, keputusan MK 35 itu seakan-seakan suatu kemajuan. Padahal, ia hanya bergerak dalam lingkaran sendiri dan sulit keluar. Mongabay.co.id, 14 Mei 2014 – Setahun putusan MK 35 tak ada implementasi di lapangan, AMAN bersama organisasi masyarakat sipil akan mengirimkan surat ke Presiden …

Langkah Mundur, Tanah Adat Dipersamakan Dengan Tanah Kraton

by EditorEpistema di Media April 21, 2014Juli 28, 2015Comments are Disabled

Koetaradja.com, 20 April 2014 | Pemerintah melakukan langkah mundur. Tanah Kraton, Kesultanan atau Kerajaan dianggap sebagai tanah adat. Definisi tanah adat harusnya bersih dari anasir feodalisme. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di akhir tahun 2013 (SE Nomor 522/8900/SJ ) mengusulkan hal tersebut. Definisi baru tanah ulayat dalam Surat Edaran Mendagri itu menyebutkan tanah ulayat sebagai …

Presiden 2014 Diminta Serius Kelola Sumber Daya Hutan

by EditorEpistema di Media April 17, 2014Juli 28, 20152 Comments

WE Online, Jakarta, 16 April 2014 – Forum nasional hutan dan masyarakat berharap calon presiden (capres) terpilih memiliki komitmen terhadap pengelolaan sumber daya hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Eksekutif Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Andri Sentosa mengatakan capres mendatang hendaknya dapat menjalankan dan mengoptimalkan beberapa instrumen penguasaan dan pengelolaan hutan negara seperti Pengelolaan Hutan Berbasis …

Hatta Rajasa Wapres Jokowi, Reforma Agraria Mimpi (Lagi)?

by EditorEpistema di Media April 17, 2014Juli 28, 2015One Comment

Suara Agraria, 16 April 2014 – Ada wacana menyandingkan Hatta Radjasa sebagai wapresnya Jokowi. Dikhawatirkan pelaksanaan agenda reforma agraria kembali hanya mimpi, karena MP3EI. Ini pertanyaan besar buat PDI-P, partai yang berkomitmen hendak mensejahterakan wong cilik. Apakah pemikiran Hatta dengan MP3EI-nya itu bisa sejalan dengan misi PDI-P?Memang kenapa dan ada apa dengan MP3EI atau Master Plan …

Perlu, Sistem Penyelesaian Konflik Agraria

by EditorEpistema di Media April 3, 2014Juli 28, 2015Comments are Disabled

Waspada Online, 29 Maret 2014 | JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Myrna A. Savitri menyatakan, pemerintah perlu membentuk sebuah Sistem Penyelesaian Konflik Agraria, termasuk untuk menangani berbagai konflik kehutanan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.“Kita memerlukan Sistem Penyelesaian Konflik Agraria, saya sebut sistem karena titik beratnya bukan pada lembaga,” kata …

Kemenhut Dituntut Buka Informasi Tata Batas Hutan

by EditorEpistema di Media Maret 19, 2014Juli 28, 2015Comments are Disabled

Siaran Pers Bersama, 19 Mei 2014 – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan berbagai komunitas masyarakat adat/lokal dari seluruh Indonesia menuntut Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka informasi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan beserta peta yang menjadi dasar untuk penetapan kawasan hutan. Tuntutan ini merupakan reaksi atas proses penetapan kawasan hutan oleh Kemenhut yang saat ini …