Kategori: Working Paper

Sentralnya negara dalam pengelolaan hutan memang telah memberikan keuntungan dan kemudahan bagi negara dalam mengurus hutannya. Negara membagi-bagi hutan berdasarkan fungsi, memberikan batasan dan mengkalkulasikan kekayaannya. Pada saat yang sama, negara juga mengurus pihak-pihak mana yang dapat mengakses dan mengambil keuntungan dari keberadaan hutan tersebut. Hanya saja, hutan Indonesia sangat luas dan beragam dengan fungsi …

Read more “Arah reformasi kebijakan penguasaan kawasan hutan di Indonesia”

Pemerintah Indonesia sudah dengan tanggap memberikan respon kebijakan terhadap perubahan iklim/skema REDD, baik di dalam rencana pembangunan berupa program pembangunan maupun pelaksananan kebijakannya: membuat aturan khusus, membentuk lembaga baru dan memberikan alokasi Tapi respon cepat itu tidak dibarengi dengan pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan antara apa yang direncanakan dengan apa yang akan dilaksanakan memang terlihat. Kesenjangan itu …

Read more “Tanggapan Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia”

Dampak perubahan iklim mulai dirasakan di Kabupaten Kapuas Hulu dalam 10-20 tahun terakhir: bencana kekeringan, banjir dan gagal panen/tanam. Kondisi ini memicu Kabupaten Kapuas Hulu untuk bertindak. Kabupaten Kapuas Hulu ini mendeklarasikan dirinya sebagai kabupaten konservasi pada tahun 2003. Namun deklarasi ini tidak dibarengi dengan bantuan dana dan apresiasi dari pihak lain, sehingga dalam implementasinya …

Read more “Indah Kabar dari Rupa”

Sudah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun persoalan masyarakat adat yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak-haknya atas sumber daya alam masih saja terjadi. Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi penyebabnya adalah persoalan sektoralisasi. Sementara konflik tenurial terus berlangsung. Pemerintah dan pengusaha melakukan klaim atas wilayah …

Read more “Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat”

Perubahan iklim/REDD merupakan fenomena yang akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, dilihat, misalnya, dampak pada ketergantungan sebagian besar masyarakat Indonesia pada ketersediaan SDA. Perubahan iklim dikhawatirkan akan menjadi penghalang penting tercapainya kesejahteraan mereka. Respon dari kalangan pemerintah di Indonesia atas fenomena perubahan iklim/REDD menjadi perhatian dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini, terlebih dahulu …

Read more “Bersiap Tanpa Rencana”

Meskipun secara normatif sudah ada pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Namun bila kita melihat realitasnya, bahwa situasi lapangan sangatlah jauh berbeda. Bahkan, di wilayah yang telah memiliki aturan atau hukum daerah yang mengatur perlindungan masyarakat adat sekalipun, konflik sumber daya alam yang menyingkirkan hak-hak masyarakat adat pula kerap terjadi. …

Read more “Kuasa dan Hukum”

Working paper ini membahas dua hal. Pertama, bagaimana perubahan iklim dibicarakan dalam perundingan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hal ini, pembicaraan tersebut terkait dengan komitmen dan tanggung jawab pihak yang berunding yang secara garis besar dibagi atas negara maju-negara berkembang serta komitmen kapan emisi dikurangi dan berapa jumlahnya. Kedua, bagaimana komitmen dan perdebatan-perdebatan tersebut berlanjut …

Read more “Perubahan Iklim, REDD dan perdebatan hak: Dari Bali sampai Kopenhagen”

Working Paper ini mendiskusikan aspek sosio-legal dari analisis terhadap kepastian tenurial atas hutan. Di sini, kepastian tenurial itu meliputi sebuah situasi yang kompleks; tidak hanya mencakup kepastian hukum atau kepastian yang dipersyaratkan dan diperoleh melalui sistem normatif dalam masyarakat tetapi juga kepastian yang senyataya sebagaimana dipersepsikan oleh para aktor yang terlibat. Kepastian tenurial juga bukanlah …

Read more “Forest Tenure Security and its Dynamics A Conceptual Framework”

Tidak mudah menerjemahkan carbon property rights dan menempatkannya ke dalam sistem hukum. Bagi pihak yang mendorong berkembangnya perdagangan karbon sebagai salah satu upaya mitigasi perubahan iklim, pengaturan kepemilikan atas karbon sangat diperlukan bagi efektifitas dan keberlanjutan program mitigasi di sektor kehutanan. Sementara itu, pihak yang menentang perdagangan karbon, memerlukan pula kejelasan mengenai carbon property rights …

Read more “Konsep Hak-Hak Atas Karbon”

This paper aims to discuss the urgency of using a cultural approach in studying the rule of law in Indonesia. As developed by a late Indonesian legal scholar, Satjipto Rahardjo, this approach assumes that the rule of law or negara hukum can be established by good laws and good legal institutions as well as appropriate …

Read more “Negara Hukum Bernurani”