Senin (26/5), diskusi bertajuk “Diskusi Publik 12 Tahun Putusan MK.35 & Kegentingan Pengesahan UU Masyarakat Adat”, dilaksanakan di Sushi Matsu, Jl. Aditiyawarman No.43, Kebayoran Baru. Pada diskusi ini turut menghadirkan beberapa narasumber seperti Martin Manurung (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI), Dr. Yance Arizona (Akademisi UGM Yogyakarta), Erasmus Cahyadi (Alisiansi Masyarakat Adat Nusantara), Siti Rakhma …
Perdebatan mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum agrarian nasional sudah berlangsung lama. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 menjadikan hukum adat sebagai dasar dan ukuran. Namun, ada juga yang menganggap hukum adat hanya sebagai pelengkap atau bahkan tidak sejalan sama sekali dengan hukum agrarian nasional. Hazairin dan Mohammad Koesnoe …
Read more “Merentang Upaya Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia”
Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan FPIC, mengumpulkan data awal dan memastikan dukungan dari para pihak, khususnya masyarakat dan pemerintah, untuk inisiasi perlindungan dan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat di Bentang Alam Mangrove Teluk Balikpapan. Luaran yang diharapkan adalah: Keluaran yang diharapkan dari lokakarya ini adalah dokumen kesepakatan dokumen perencanaan strategis, termasuk usulan kerangka kebijakan perlindungan …
Read more “Feasibility Studies to Protect Balikpapan Bay Mangrove Landscape”
Diskusi bertajuk “Merawat Warisan Leluhur: Saatnya Negara Mengakui Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat”, telah dilaksanakan via Zoom Meeting pada 23 April 2025. Diskusi ini terkait pengetahuan masyarakat adat dalam bentuk teknologi tradisional yang bernilai, tetapi belum terlindungi karena sistem Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang masih bersifat individual dan kapitalis. Menjadikan pengetahuan masyarakat adat yang jadi warisan …
Read more “Melindungi Pengetahuan Lokal Lewat RUU Masyarakat Adat”
Ketidakpastian penguasaan dan tata batas areal Kawasan Hutan tidak hanya menghambat efektifitas tata kelola hutan tetapi juga memicu adanya konflik lahan antara berbagai pihak yang berkepentingan atas Kawasan Hutan tersebut. Konflik lahan di Kawasan Hutan biasanya muncul pada saat izin bagi konsesi sudah diterbitkan pemerintah di atas lahan yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, padahal belum …
Read more “Buletin Lingkar Belajar Advokasi Hukum: Kawasan Hutan Negara vs Tanah Hak”
‘Kriminalisasi’ terhadap Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal terkait penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan semakin massif terjadi. Kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan (Ketua Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan); Jamaludin dkk (Masyarakat Adat Dayak Marjun); dan Ahmad Bin Hanapi, At (warga Desa Buong Baru, Kalimantan Utara), adalah hanya beberapa diantaranya. Buletin LeBAH edisi keempat ini membahas argumentasi …
Dalam menyambut 11 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 tahun 2012 dan juga putusan gugatan kelalaian pemerintah melakukan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama koalisinya 16 Mei nanti, AMAN menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “11 Tahun Putusan MK 35 & Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat di …
Read more “Melihat Kondisi Masyarakat Adat Pasca 11 Tahun Putusan MK Nomor 35”
Keberadaan Masyarakat Adat memang telah diakui di dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun sampai saat ini situasi pengabaian, pengucilan, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat di Indonesia masih terus terjadi. Policy brief yang disusun oleh Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat ini membahas segala isu yang berkaitan dengan urgensi pengesahan RUU Masyarakat Adat yang sudah …
Siaran Pers Epistema Institute 538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah Ditetapkan Pasca Putusan MK 35 [Jakarta, 29 Januari 2016] Sebanyak 538 komunitas Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah pasca dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 silam. Penetapan ini dilakukan melalui 7 SK Bupati dan 6 Peraturan Daerah di tingkat …
Read more “538 Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah Ditetapkan Pasca Putusan MK 35”
Jakarta (ANTARA News) – Penghujung 2016 tepatnya 30 Desember menjadi hari yang membahagiakan bagi masyarakat hukum adat di sembilan lokasi, karena Presiden Joko Widodo resmi memberikan pengakuan hutan adat kepada mereka dengan total seluas 13.122,3 hektare. Hutan adat yang telah ditetapkan tersebut adalah Hutan Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba seluas 313,99 Ha, Hutan Adat …