Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan hutan

Judul: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan hutan Editor: Eko Cahyono, Ana Mariana, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Yesua Y.D.K Pellokila,Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus Cahyadi, Nia Ramdhaniaty. Penerbit: Komnas HAM   Buku ini merupakan kompilasi dari hasil kajian 40 kasus tentang Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kawasan Hutan, kerjasama Sajogyo Institute bersama …

Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

Judul: Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan Penulis: Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, Saur Tumiur Situmorang Penerbit: Komnas HAM   Selama ini Komnas Perempuan dan kerja-kerja bertaut dengan perempuan adat memiliki banyak catatan menarik. Bagi perempuan, hutan adalah penyambung keberlangsungan hayat, tempat mencari penghidupan tanpa harus mencari lembar uang kertas. Tata kelola dan kebijakan negara terhadap masyarakat …

Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan

Judul: Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Penulis: Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM Penerbit: Komnas HAM   Dalam sepuluh tahun terakhir, Komnas HAM menerima ribuan pengaduan dugaan peristiwa pelanggaran HAM. Komnas HAM menggunakan fungsi dan kewenangannya untuk memberikan kontribusi bagi upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Penyelesaian satu …

Jalan panjang pengakuan hukum: Lima belas tahun pendampingan masyarakat hukum

Penulis: Desi Martika Vitasari, Nia Ramdhaniaty Penerbit: Epistema Institute Pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat Kasepuhan dan wilayah adatnya menjadi agenda penting. Keluarnya Surat Keputusan Bupati atas pengakuan beberapa kelompok Kasepuhan menjadi kabar yang menggembirakan. Namun ironisnya, pengakuan belum cukup membantu masyarakat mendapatkan kembali wilayah adatnya– yang sebagian besar masuk di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Sebaliknya, KLHK justru mensyaratkan Peraturan Daerah untuk melegitimasi klaim tersebut. Sejak 2013, …

Penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan: Panduan implementasi perber 4 menteri

Penulis : Mumu Muhajir, Siti Chaakimah, Desi Martika Vitasari Penerbit : Epistema Institute Lahirnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, 17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (Perber 4 Menteri), menjadi terobosan hukum bagi berlarut-larutnya konflik tenurial di dalam kawasan hutan. Perber …

Hukum yang Lahir dari Bumi Kultural Rakyat: Soetandyo Wignjosoebroto

Kontributor : Yamin, Shidarta, Myrna A. Safitri, Saafroedin Bahar, Manunggal K. Wardaya, R. Herlambang Perdana Wiratraman Editor: Myrna A. Safitri Kategori : Seri Tokoh Hukum Indonesia Hukum tumbuh dan berkembang dalam alam kebudayaan masyarakat. Hukum yang dicangkokkan dari luar belum tentu mendapatkan buah yang sama dengan yang diharapkan. Demikian benang-merah pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto mengenai hukum dan masyarakat. …

Adat di Tangan Pemerintahan Daerah

Apakah pengaturan Masyarakat Hukum Adat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat? Apakah hal itu merupakan urusan wajib atau urusan pilihan? Apakah Pemerintah Daerah dapat membuat peraturan untuk menetapkan Masyarakat Hukum Adat, sebelum ada undang-undang khusus mengenai Masyarakat Hukum Adat itu? Bagaimana sebaiknya membuat peraturan tersebut? Buku ini membagikan pengetahuan ihwal Masyarakat Hukum Adat. Argumentasi …

Bersiasat dengan Hutan Negara

Penulis : Mora Dingin Penerbit : Epistema Institute Cetakan : Cetakan Pertama ISBN : 978-602-1304-04-4 Mengapa Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menerapkan konsep hutan kemasyarakatan di atas lahan yang diperebutkan dengan Datuk Imbang Langit dan kaumnya? Mengapa Datuk Imbang Langit dan anggota kaumnya menyetujui konsep hutan kemasyarakatan di atas lahan yang mereka garap dan …

Pembangunan Sebagai Hak Rakyat

Pembangunan sebagai Hak Rakyat : Jalan Perubahan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Dokumen ini berisikan pandangan dan masukan kelompok masyarakat sipil dan sejumlah individu terhadap Rancangan RPJMN yang terkait dengan bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan adalah hak asasi warga negara untuk memperoleh …

Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional

Penulis : Soetandyo Wignjosoebroto Penyunting : Yance Arizona dan Myrna A. Safitri Penerbit : Kerjasama HuMa, Van Volenhoven Institute, KITLV- Jakarta, Epistema Institute Buku ini adalah masterpiece Soetandyo Wignjosoebroto mengenai sejarah pembentukan hukum di Indonesia, yang dulu disebut Hindia belanda. Di dalamnya dipaparkan bagaimana persoalan yang dihadapi penguasa kolonial di negeri jajahan yang mempunyai tata …