Publikasi Berkala Arsip - Epistema Institute

Buletin Lingkar Belajar Advokasi Hukum: Kawasan Hutan Negara vs Tanah Hak

by EditorPublikasi, Publikasi Berkala Desember 30, 2024Juli 22, 2025Comments are Disabled

Ketidakpastian penguasaan dan tata batas areal Kawasan Hutan tidak hanya menghambat efektifitas tata kelola hutan tetapi juga memicu adanya konflik lahan antara berbagai pihak yang berkepentingan atas Kawasan Hutan tersebut. Konflik lahan di Kawasan Hutan biasanya muncul pada saat izin bagi konsesi sudah diterbitkan pemerintah di atas lahan yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, padahal belum …

Buletin Lingkar Belajar Advokasi Hukum: Kriminalisasi Masyarakat Adat & Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan

by EditorPublikasi, Publikasi Berkala Desember 30, 2024Juli 22, 2025Comments are Disabled

‘Kriminalisasi’ terhadap Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal terkait penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan semakin massif terjadi. Kasus kriminalisasi terhadap Sorbatua Siallagan (Ketua Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan); Jamaludin dkk (Masyarakat Adat Dayak Marjun); dan Ahmad Bin Hanapi, At (warga Desa Buong Baru, Kalimantan Utara), adalah hanya beberapa diantaranya. Buletin LeBAH edisi keempat ini membahas argumentasi …

Buletin Lingkar Belajar Advokasi Hukum: Pembelajaran Atas Kasus Pidana Pejuang Lingkungan Daniel Tangkilisan

by EditorPublikasi, Publikasi Berkala Desember 30, 2024Juli 22, 2025Comments are Disabled

Kasus kriminalisasi pejuang lingkungan Daniel Tangkilisan sempat ramai pada tahun 2023 lalu. Dipenjara pada Januari 2024, Daniel kemudian berhasil lepas pada Mei 2024, setelah Pengadilan Tinggi Semarang memvonis bebas dirinya. Dalam buletin edisi ketiga ini, akan dibahas bagaimana proses jalannya sidang Daniel Tangkilisan serta berbagai kejanggalan dalam prosesnya. Unduh di sini.

Buletin Lingkar Belajar Advokasi Hukum: Advokasi Hak Atas Tanah melalui Jalur Pengadilan

by EditorPublikasi, Publikasi Berkala Desember 30, 2024Juli 22, 2025Comments are Disabled

Advokasi hukum melalui jalur ke pengadilan (litigasi) untuk kasus sengketa hak atas tanah adat, wilayah adat ataupun sumber daya alam lainnya masih jarang dilakukan oleh aktivis advokasi dan pendamping masyarakat. Jika kita periksa putusan pengadilan melalui website putusan Mahkamah Agung, agak sulit untuk menemukan file putusan yang penggugatnya adalah masyarakat hukum adat yang didampingi oleh …

Buletin Lingkar Belajar Advokasi Hukum: Advokasi Hukum yang Efektif

by EditorPublikasi, Publikasi Berkala Maret 22, 2024Juli 22, 2025Comments are Disabled

Harus diakui, cara menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan bukan urusan yang mudah, bahkan memiliki risiko hukum. Namun bukan berarti kita harus menolak atau menghindarinya. Kesulitan dan risiko dalam melakukan advokasi hukum akan terjadi apabila kita tidak siap dengan bukti dan argumentasi hukum yang kuat. Memilih jalur advokasi hukum yang paling tepat …

Outlook Epistema 2017

by EditorPublikasi Berkala Januari 26, 2017Desember 14, 2019Comments are Disabled

Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012 Geliat perubahan kebijakan mengenai masyarakat adat semakin terasa sejak kehadiran Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (Selanjutnya Putusan MK 35) yang dibacakan pada 16 Mei 2013. Selain mempengaruhi pembaruan hukum di tingkat nasional, putusan tersebut telah mendorong hadirnya berbagai produk hukum …

Climate Change Update Vol. 3/2016

by EditorPublikasi Berkala Mei 10, 2016Mei 10, 2016Comments are Disabled

Epistema Climate Change Update Vol. 3/2016 Dua tulisan dalam edisi ketiga Epistema Climate Change Update ini membahas tentang implementasi plan vivo dan perkembangan isu perubahan iklim dari COP21. Tulisan pertama, tentang REDD+, Ancaman atau Peluang: Refleksi Implementasi Sertifikasi Plan Vivo di Wilayah Sistem Hutan Kerakyatan, mencoba merefleksikan pengalaman keterlibatan penulis dalam mengembangkan model imbal jasa lingkungan (Payment Environmental …

Digest Epistema vol-6/2016

by EditorPublikasi Berkala April 11, 2016Juni 16, 2016Comments are Disabled

Digest Epistema diterbitkan oleh Epistema Institute untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan di seputar hukum dan keadilan eko-sosial. Sebelas artikel di dalam Digest ke-6 ini menampilkan suatu perdebatan mengenai konstruksi Hak Komunal yang diperkenalkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sebagian besar kritik yang diajukan terhadap Hak Komunal namun pada sisi lain perlu pula melihat dimensi positif yang dapat diberikan oleh Permen Hak Komunal …

Read more “Digest Epistema vol-6/2016”

Local legislation: What and how it should be

by EditorPublikasi Berkala Desember 25, 2015Desember 25, 2015Comments are Disabled

Local legislation covers various regulations that by nature are general regulation (pengaturan) and specific enactment (penetapan). Having been part of general regulation (pengaturan), local legislation comes in a number of forms ranging from Local Regulation (Peraturan Daerah, Perda). Regional Head Regulations (Peraturan Kepala Daerah), Joint Regulation of Regional Head (Peraturan Bersama Kepala Daerah) and Regulations …

Produk hukum daerah: Apa dan bagaimana seharusnya

by EditorPublikasi Berkala Desember 25, 2015Desember 25, 2015Comments are Disabled

Produk hukum daerah meliputi berbagai produk pengaturan atau penetapan (keputusan). Yang termasuk bentuk pengaturan adalah Peraturan Daerah atau dengan nama lain disebut Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan Badan DPRD. …