UPAYA penyelamatan sumber daya alam sudah pasti sejalan dengan pemberian pengakuan pada masyarakat adat. Sesuai dengan isi deklarasi dari 29 kementerian dan lembaga, dengan memberikan pengakuan pada masyarakat hukum adat, hak mereka terlindungi dan menjadi jaminan bagi mereka untuk memanfaatkan sekaligus melindungi sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Beberapa waktu lalu, Epistema Institute dan …
[Jakarta, 29 Juli 2015] Percepatan pengakuan terhadap masyarakat adat penting untuk dilakukan. Ini sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo. Komitmen tersebut juga sejalan dengan deklarasi 29 Kementerian dan Lembaga dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam. Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa salah satu upaya penyelamatan sumber daya alam adalah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di …
Read more “Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat Penting Dilakukan”
Jakarta (ANTARA News) – Masyarakat adat Kasepuhan Kabupaten Lebak, Banten, menagih percepatan pengakuan kepada Pemerintahan Joko Widodo yang selaras dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Direktur Epistema Institute Myrna Safitri di Jakarta, Jumat mengatakan, percepatan pengakuan terhadap masyarakat adat penting dilakukan, karena sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dan deklarasi 29 kementerian dan lembaga. …
Read more “Masyarakat Adat Kasepuhan Lebak Tagih Pengakuan Pemerintah”
Jakarta – Masyarakat adat Kasepuhan Kabupaten Lebak, Banten, menagih percepatan pengakuan kepada Pemerintahan Joko Widodo yang selaras dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Direktur Epistema Institute Myrna Safitri di Jakarta, Jumat (31/7) mengatakan, percepatan pengakuan terhadap masyarakat adat penting dilakukan, karena sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dan deklarasi 29 kementerian dan lembaga. Seperti …
Read more “Masyarakat Adat Kasepuhan Lebak Tagih Pengakuan Pemerintah”
Jakarta (RiauNews) – Masyarakat adat Kasepuhan Kabupaten Lebak, Banten, menagih percepatan pengakuan kepada Pemerintahan Joko Widodo yang selaras dengan gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam. Direktur Epistema Institute Myrna Safitri di Jakarta, Jumat mengatakan, percepatan pengakuan terhadap masyarakat adat penting dilakukan, karena sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dan deklarasi 29 kementerian dan lembaga. Seperti …
Read more “Masyarakat adat Kasepuhan Lebak tagih pengakuan pemerintah”
“Narasi yang paling penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi 35/PUU-X/ 2012 “Selama ini telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat,” kata Yance Arizona Manager Hukum dan Masyarakat Epistema Institute dalam acara “Refleksi Dua Tahun Putusan MK 35” di Jatipadang Raya 25 (Epistema Institute) (15/5/2015) Lebih jauh Yance memaparkan pernyataan pengabaian ini sebagai sebuah koreksi terhadap perilaku …
Read more “Apakah Putusan MK 35 Berhasil Mengembalikan Wilayah Adat?”
Keberadaan Lembaga P3H berpotensi kuat mengkerdilkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal kini, KPK tengah gencar melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam khususnya kehutanan. *** Akhir bulan lalu, rasa keadilan publik kembali terusik tatkala Nenek Asyani (63) di Situbondo divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Situbondo atas tuduhan mencuri …
Read more “Aturan Represif, Lembaga P3H Takkan Menyasar Kejahatan Terorganisir”
Pada Pertemuan Dialog Nasional Percepatan Pengakuan Wilayah Adat dan Wilayah Kelola Rakyat di Lombok, 17–18 April 2015 lalu, Bupati Kabupaten Tambrauw, Papua Barat telah berkomitmen untuk mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat dan perluasan wilayah kelola rakyat. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, Gabriel Titit dalam Diskusi Penyusunan Naskah Akademik Ranperda …
Read more “Kabupaten Tambrauw Dorong Percepatan Pengakuan Wilayah Adat”
Epistema Institute menyelenggarakan kegiatan diskusi pertukaran pengalaman pemerintah daerah dalam melakukan pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat, Kamis (2/4/2015) kemarin. “Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dan pembelajaran bersama di antara pemerintah daerah dan DPRD yang sudah dan sedang memiliki inisiatif membentuk regulasi dan kebijakan daerah mengenai wilayah adat dan wilayah kelola rakyat,” ungkap …
Read more “Belajar dari Daerah untuk Pengakuan Wilayah Adat”
Satuharapan.com, 4 September 2014 – Kesenjangan antara pendidikan hukum yang diajarkan di Indonesia dengan perwujudannya menimbulkan keresahan yang mematik pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya, realitas implementasi pendidikan hukum di Indonesia belum menawarkan gagasan tentang keadilan sosial yang selama ini selalu dijunjung tinggi dalam Pancasila. Kesimpulan ini diungkapkan pada Selasa (2/9), Asosiasi Filsafat Hukum Nasional (AFHI) menggelar …
Read more “Disharmoni Pendidikan Hukum Indonesia Timbulkan Keresahan”