JAKARTA, HALUAN— Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pelestarian Hutan menyatakan bahwa RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H) mengkriminalisasi Masyarakat Adat. Dalam beberapa pasal RUU P2H, terdapat definisi-definisi yang membuka peluang lebih besar terhadap kriminalisasi masyarakat adat dan atau komunitas lokal. Definisi terorganisasi dalam Pasal 1 angka 6 misalnya, kegiatan yang dilakukan …
Jurnas.com, 10 Juli 2013 | KOALISI Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan tengah menyiapkan draft judicial review atas pengesahan Undang Undang Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P2H). Gugatan uji materiil akan disampaikan oleh koalisi dalam waktu dekat. “Koalisi akan rapat untuk persiapan judicial review besok sore,” kata anggota koalisi, Siti Rahma Mary saat dihubungi Jurnal Nasional, Rabu …
Read more “Undang-Undang P2H Berpotensi Kriminalkan Masyarakat Adat”
Pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, DPR sama sekali melupakan keputusan MK tentang hutan adat. Keadaan ini, berpotensi besar terjadi kekacauan di tingkat lapangan. Selasa (9/7/13) akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menjadi Undang-undang. Namapun berganti, sebelumnya RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H). Wakil Ketua DPR Pramono …
Read more “RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK”
2 Juli 2013, by Sulung Prasetyo Meremehkan hak kepemilikan tenurial, sama saja dengan menafikan panyaluran manfaat dari program pengurangan emisi melalui deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emission from forest Deforestation and Degradation/REDD). Sayangnya di Indonesia, antara keberadaan pengakuan dan praktek dilapangan terhadap hak kepemilikan tenurial tersebut, dianggap rendah. Jadi bisa dipastikan, bila kondisi tersebut terus …
Oleh Sapariah Saturi, May 7, 2013 Dari hasil penilaian terhadap provinsi-provinsi yang memiliki kawasan hutan luas, diperoleh hasil tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia masih jauh dari baik alias buruk. Perlu kerja keras memperbaikinya. Tata kelola hutan, lahan dan REDD+ di Indonesia masih terbilang buruk. Kondisi ini, tercermin dari hasil indeks tata kelola …
Read more “Indeks Tata Kelola Hutan dan REDD+ di Indonesia Buruk”
02 MEI 2013 LSM Epistema Institute menegaskan kajian hukum adat harus dapat dihidupkan kembali antara lain dalam kurikulum pengajaran ilmu hukum di berbagai pendidikan tinggi terkait yang terdapat di Indonesia. “Pembahasan mengenai hukum adat penting karena merupakan basis dan sumber pengembangan hukum nasional itu sendiri,” kata Manajer Pengetahuan dan Media Epistema Institute, Luluk Uliyah dalam …
BISNIS.COM, 10 April 2013, Anugerah Perkasa. JAKARTA- Sedikitnya 7 juta hektare kawasan hutan digunakan untuk bisnis di sektor pertambangan dan perkebunan, atau jauh lebih luas dibandingkan dengan peruntukkan yang diberikan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Hal itu disampaikan Myrna Safitri, Direktur Eksekutif Epistema Institute, dalam makalah ‘Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan …
Read more “7 Juta Hektare Kawasan Hutan untuk Perkebunan & Tambang”
Oleh Sapariah Saturi, March 23, 2013 Koalisi mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU Pemberatasan Perusakan Hutan ini karena dalam beberapa point rentan menjerat masyarakat lokal maupun adat yang hidup di sekitar hutan. Sebaliknya, berpotensi meloloskan perusak hutan yang dilakukan pengusaha besar. Pemerintah bersama DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Perusakan Hutan yang kabarnya segera disahkan awal April …
Read more “Koalisi: RUU Pemberantasan Perusakan Hutan Rentan Kriminalisasi Rakyat”
PerspektifNews, Padang – Untuk melindungi dan mengembalikan tanah ulayat dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang baru dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Hal ini terungkap dalam Seminar Sehari yang diadakan Epistema Institute dan Perkumpulan QBAR pada Kamis lalu (14/3). Seminar yang membahas Penguatan Hak Ulayat dalam Kebijakan dan Putusan Pengadilan di Sumatera Barat tersebut menghadirkan pembicara Asnawi Bahar (Ketua KADIN …
Read more “Dibutuhkan Regulasi untuk Pengembalian Tanah Ulayat”
Sekitar 140 akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia melayangkan petisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka merasa resah dan minta SBY turun tangan menuntaskan konflik agraria yang kian besar eskalasinya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus yang menyangkut konflik agraria bukannya semakin mengecil jumlahnya. Namun, justru meroket. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) …